inShot.id | Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, SH, menilai, pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Andrianto, yang membandingkan situasi pemerintahan era Presiden Soeharto, Joko widodo hingga Prabowo Subianto, terlalu prematur. Terlebih, tidak disertai parameter akademik yang utuh.
Agus Winarno menegaskan, kendati mahasiswa memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, tapi harus tetap menjunjung etika intelektual, objektivitas, serta berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai calon pemimpin bangsa dan kekuatan moral demokrasi, lanjutnya, kritik kepada pemerintah merupakan hal penting, dan harus tetap hidup. Namun harus disampaikan secara proporsional, berbasis data, dan tidak membangun kesimpulan yang terlalu dini.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap sah dalam negara demokrasi, namun pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih berada pada tahap awal konsolidasi dan pelaksanaan program prioritas nasional, sehingga perlu diberikan ruang untuk bekerja dan menunjukkan hasil secara nyata.
“Sejumlah program strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo memiliki orientasi langsung terhadap kepentingan rakyat, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional, program makan bergizi gratis, penguatan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” papar Agus, Rabu 27 Mei 2026.
Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa program-program pemerintah sekarang ini masih dalam proses berjalan. Publik boleh mengawasi dan mengkritik, tetapi harus objektif dan berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini yang dibangun dari emosi politik.
Seorang Ketua BEM dari kampus besar seperti UGM semestinya mampu menghadirkan kritik yang solutif dan mencerdaskan publik, bukan justru memunculkan diksi-diksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
Agus pun secara khusus menyoroti ucapan Tiyo terkait istilah “NPD” yang menurutnya kurang tepat disampaikan oleh seorang pimpinan mahasiswa. Ia menilai kritik boleh keras, tetapi tetap harus menjaga etika komunikasi publik dan marwah akademik.
Perbedaan pandangan politik merupakan hal biasa dalam demokrasi tanpa mengesampingkan etika dalam menyampaikan kritik dengan kalimat yang bernuansa personal atau menyerang karakter.
“Membandingkan pemerintahan secara mutlak tanpa melihat konteks dan tantangan nasional merupakan pendekatan yang tidak sederhana. Setiap pemerintahan memiliki tantangan berbeda yang harus dipahami secara objektif,” ucapnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo tengah menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika geopolitik internasional, ancaman krisis pangan, hingga tekanan terhadap stabilitas energi global, sehingga kritikan yang disampaikan sejatinya disertai solusi dan kajian yang matang.
Pada prinsipnya demokrasi memerlukan suara-suara kritis, tetapi juga membutuhkan kejernihan berpikir agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman emosional yang justru memecah ruang publik.
Agus menyebut bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai representasi intelektual bangsa. Dari lingkungan kampus lahir banyak pemimpin nasional yang menentukan arah masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa harus tetap menjaga marwah akademik dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berlebihan.
:Bangsa ini butuh generasi muda yang berani mengoreksi kekuasaan dan mampu menjaga etika, persatuan juga kejernihan berpikir. Kritik adalah vitamin demokrasi, namun stabilitas nasional dan harapan rakyat juga harus dijaga bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.
Agus pun mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama menjaga persatuan dan optimisme kebangsaan. Perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.
