inShot.id | Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menyikapi pernyataan aktor intelektual Pendiri Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC), Saiful Munjani yang beredar luas di media sosial dalam momentum kegiatan Halal Bihalal memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Narasi yang dinilai mengandung ajakan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta mencederai etika demokrasi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Agus Winarno, menegaskan bahwa Saiful Munjani tidak mencerminkan sikap intelektual yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Menurutnya, seorang intelektual seharusnya menjadi penjaga akal sehat publik, bukan malah menciptakan kegaduhan politik di ruang sosial.
Ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah, kata Agus, sebagai preseden buruk dalam demokrasi. Meski kritik merupakan hak, namun upaya menghasut delegitimasi kekuasaan yang lahir dari pemilu adalah langkah yang tidak bijak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem negara.
“Indonesia adalah negara hukum yang punya mekanisme konstitusional jelas dalam melakukan koreksi terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap seruan yang keluar dari jalur demokrasi dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai Pancasila,” ,” tegasnya pada Selasa 7 April 2026.
Ia juga menyoroti momentum Halal Bihalal yang seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi kebangsaan dan memperkuat persaudaraan nasional setelah dinamika politik yang Panjang malah digunakan untuk menyampaikan gagasan politik konfrontatif yang berpotensi memecah masyarakat.
Agus menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini tengah bekerja menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga energi dunia.
“Dalam kondisi ini pemerintah justru mengambil langkah strategis dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional, di antaranya melalui kebijakan tidak menaikkan harga BBM, dan mampu melindungi daya beli rakyat,” ucapnya.
Agus menyebut bahwa pemerintah menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat luas di tengah tekanan ekonomi global. Maka dari itu, lanjut Agus, narasi yang melemahkan legitimasi pemerintahan justru sangat kontraproduktif terhadap upaya menjaga ketahanan nasional.
Menurutnya, seluruh elemen bangsa seharusnya memperkuat optimisme nasional, bukan menyebarkan narasi yang memecah persatuan di saat negara sedang bekerja menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
“Intelektual punya tanggung jawab historis sebagai penjaga moral publik. Dalam era digital yang rentan disinformasi, setiap pernyataan tokoh publik dapat berdampak luas dan membentuk persepsi kolektif Masyarakat,” ungkapnya.
Agus pun mengajak seluruh akademisi serta para tokoh masyarakat untuk mengedepankan kritik yang solutif, berbasis data, dan berorientasi pada kemajuan bangsa, bukan retorika yang memicu ketegangan politik.
“Bangsa besar tidak dibangun oleh seruan menjatuhkan, tetapi oleh gagasan memperkuat. Demokrasi Indonesia harus dijaga dengan kedewasaan berpikir dan loyalitas terhadap konstitusi,” ujarnya.
Stabilitas nasional, katanya, merupakan fondasi utama pembangunan. Perbedaan pendapat tetap dihormati, namun harus disampaikan dalam kerangka menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia membutuhkan intelektual pemersatu, bukan provokator situasi. Kepentingan bangsa harus selalu berada di atas kepentingan politik sesaat.
