inShot.id | Terkait masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Ketua Yayasan Nasionalis Anak Bangsa (YNAB), H Agus Winarno SH., menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin.
Hal itu, katanya, merujuk pada Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 3 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Agus mengatakan, dalam surat edaran Kemendagri tersebut sudah diperintahkan kepada seluruh pemerintah daerah harus mempercepat proses penerbitan SLHS ketika SPPG telah melakukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.
“Melihat dari kegelisahan SPPG di wilayah Kota Tasikmalaya, masih banyak yang belum memiliki SLHS, sementara SPPG sudah memenuhi dokumen yang disyaratkan, namun Pemkot masih belum mampu menerbitkan SLHS, padahal sangat jelas itu perintah Kemendagri melalui surat edaran bahwa pemerintah kota/kabupaten wajib mempercepat proses penerbitan SLHS melalui Dinas Kesehatan atau Dinas yang ditunjuk,” tegasnya.
Ia pun bertanya-tanya tentang alasan Pemkot Tasikmalaya yang hingga sekarang ini masih belum bisa mempercepat proses penerbitan SLHS, sedangkan Pemkab Ciamis dan Pemkab Tasikmalaya bisa.
“Ada apa dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya? Ini kan program unggulan bapak Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia, jangan sampai Pemerintah Kota Tasikmalaya dikatakan tidak mendukung program bapak Presiden,” ucap Agus.
Dengan demikian ia mengimbau kepada Pemkot Tasikmalaya agar segera mempercepat proses penerbitan SLHS, demi mengobati kegelisahan SPPG yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
“Perlu diketahui SLHS menjadi bagian dari dokumen persyaratan yang sangat penting untuk kelangsungan proses pelaksanaan pemenuhan gizi bagi rakyat Indonesia,” tandasnya.
