inShot.id | Akhir-akhir ini, publik khususnya jagat maya dihebohkan dengan kemunculan Eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto, yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah. Dirinya menganggap program-program yang dijalankan pemerintah tak berdampak, bahkan menjadi ladang korupsi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP dan yang lainnya.
Parahnya lagi, aktivis mahasiswa ini tak menunjukkan rasa empatinya terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam memperjuangkan serta membangun kesejahteraan Masyarakat. Perkataan kasar dan menyerang secara pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto pun terus dilontarkannya melalui konten di laman media sosial hingga menjadi perbincangan hangat belakangan ini.
Pernyataan Tiyo yang bernada satir dan sering muncul di sejumlah platform media sosial itu menuai beragam komentar. Banyak warganet yang ikut terpengaruh dengan konten-konten kritikan yang ditampilkan, dan tak sedikit pula Masyarakat yang menentang pernyataan mantan Ketua BEM UGM tersebut lantaran penyampaiannya dinilai tanpa adab dan etika.
Salah satunya muncul dari Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, yang menganggap kritikan dari mantan Ketua BEM UGM tersebut tidak didasari argumentasi yang sehat, data dan juga kemampuan membaca realitas.
“Demokrasi memang butuh kritik. Namun yang lahir dari argumentasi, data juga kemampuan membaca realitas. Ketika ketiganya tidak lagi menjadi fondasi, maka yang tersisa hanyalah kegaduhan yang diproduksi berulang-ulang untuk mempertahankan eksistensi di ruang publik,” ungkap Agus, Senin 15 Juni 2026.
Dengan demikian, ia pun meminta agar publik bisa membedakan antara kritik dan atraksi. Kritik bertujuan memperbaiki keadaan, sementara atraksi untuk menarik perhatian, sehingga jangan sampai tertukar.
Menurutnya, sebagian pernyataan Tiyo memperlihatkan gejala yang sering muncul dalam politik modern, seperti merasa diri paling benar, paling terancam dan paling mewakili rakyat tanpa pernah menunjukkan ukuran yang jelas atas klaim-klaim tersebut.
“Saya sangat menyayangkan nama besar Universitas Gadjah Mada kerap dikaitkan dengan berbagai pernyataan kontroversial. Universitas tersebut merupakan institusi yang melahirkan banyak pemikir, ilmuwan, birokrat, dan tokoh bangsa. Nama besarnya dibangun oleh tradisi intelektual yang panjang. Maka dari itu, jangan sampai publik kemudian menyamakan kualitas sebuah institusi besar dengan perilaku segelintir alumninya yang lebih sibuk membangun narasi dibanding membangun argumentasi,” tegasnya.
Kemudian di sisi lain Agus juga menyoroti pernyataan Tiyo tentang dugaan insiden pemasangan alat pelacak pada kendaraan pribadinya yang sekarang ini tengah menjadi perbincangan hangat. Agus menyebut bahwa tuduhan semacam itu semestinya diuji melalui mekanisme hukum, bukannya malah dijadikan bahan konsumsi publik tanpa kejelasan fakta.
“Kalau ada bukti, laporkan saja. Kalau tidak ada bukti, jangan memaksa publik ikut masuk ke dalam imajinasi politik yang belum tentu memiliki dasar. Negara hukum berdiri di atas fakta, bukan prasangka,” tegasnya.
Agus memandang bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Sehingga ia pun merasa heran sekaligus mempertanyakan kenapa program-program yang berorientasi pada kepentingan rakyat, seperti MBG malah secara terus-menerus menjadi sasaran serangan politik.
“Anak-anak Indonesia buruh gizi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, dan yang mereka perlukan bukan elite yang setiap hari memproduksi kemarahan seolah-olah itulah bentuk kecintaan kepada rakyat,” ujarnya.
“Ada kecenderungan sebagian aktivis yang dahulu berbicara atasnama perubahan, kini lebih banyak memelihara pesimisme. Oposisi yang sehat itu adalah yang mampu menawarkan jalan keluar, bukan sekadar mengoleksi kritik untuk kemudian dipamerkan di ruang public,” ucap Agus.
Ia menuturkan, jika setiap kebijakan dianggap salah, setiap program dianggap gagal, dan setiap langkah pemerintah dianggap ancaman, maka yang sedang dipertontonkan bukan kecerdasan politik, melainkan kemalasan berpikir.
“Sebab lebih mudah mencurigai daripada memahami, lebih mudah mencela daripada memberi Solusi. Intinya, Kami akan terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengawal ruang demokrasi agar tetap rasional. Demokrasi tidak perlu pengeras suara. Demokrasi butuh akal sehat. Sebab ketika fakta mulai dikalahkan oleh sensasi, dan logika dikalahkan oleh ego, maka yang lahir bukan kritik, melainkan kebisingan yang menyamar sebagai perjuangan,” tandasnya.
